KASUS SK 14 TAHUN 2009
Rabu, 02 Juni 2010
Terkait SK No 14/2009
Tim Pansus Pemilukada DPRP Demo di Jakarta
Lamadi de Lamato: Segera Gelar Dialog Papua—Jakarta
Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai saat orasi di Kemendagri Jakarta, Selasa (1/6). Mereka mendesak Pusat untuk mengakomodir SK MRP No 14/2009JAYAPURA—-Rupanyayang bisa demo tidak hanya wartawan di Jayapura dan masyarakat, namunwakil rakyat pun bisa demo di Jakarta. Itulah yang dilakukan, sejumlahanggota DPRP yang tergabung dalam Tim Pansus Pemilukada DPRP, mereka menggelar aksi unjuk rasa di Depdagri dan Menkopolhukham, Selasa (1/6),kemarin. Ya, setelah selama sebulan menunggu tanpa kepastian untukmemperjuangkan agar pemerintah pusat di Jakarta mengakomodir SK No14/2009 sebagai payung hukum pelaksanaan Pemilukada di Provins Papua,maka Tim Pansus Pemilukada DPRP didukung seluruh elemen mahasiswa asalPapua Se-Jabotabek, terpaksa menggelar aksi unjukrasa di DepartemenDalam Negeri dan Kantor Menkopolhukham di Jakarta, Selasa (1/6) pukul10.00 WIB.
“Aksi unjukrasa ini merupakan sejarah baru DPRP menggelar aksiunjukrasa di Kantor Depdagri dan Menkopolhukham di Jakarta,” ujar RubenMagay SiP, Ketua Tim Pansus Pemilukada DPRPketika dihubungi BintangPapua via ponselnya di Jakarta, Selasa (1/6) malam. Politisi dariPartai Demokrat ini mengatakan, dalam orasi- orasi politik yangberturut turut disampaikan Yan Ayomi, Hagar Aksamina Maday, Boy MarkusDawir, Nason Uti, Weynand Watori meminta kepada pemerintah pusat, agarjangan mempolitisir SK No 14/2009. Pasalnya, SK No 14/2009 adalahsuatu cara untuk melindungi hak- hak orang asli Papua di bidangpolitik, seperti rekrutmen politik bagi orang asli Papua mampumenduduki jabatan jabatan penting di pemerintahan bukan hanya dipemerintahan provinsi tapi juga bagi pemerintahan di kabupaten/kota diProvinsi Papua. “Pemerintah pusat masa bodoh dengan aspirasi rakyatPapua serta sengaja mempolitisir SK No 14/2009 dengan tuduhan rakyatPapua, apabila SK No 14/2009 diakomodir sebagai payung hukumPemilukada, maka selanjutnya rakyat Papua minta merdeka,” tukas KetuaKomisi A DPRP ini.
Menurut Magay, pihaknya juga akan tetap konsisten untukmemperjuangkan SK No 14/2009 agar pemerintah pusat segera mengeluarkanPerpu untuk payung hukum Pemilukada di Provinsi Papua, sertamenunjukkan kepada rakyat Papua bahwa Tim Pansus Pemilukada DPRP turunke Jakarta hanya untuk memperjuangkan mandat rakyat Papua, yangdituangkan dalam SK No 14/2009 yang mengamanatkan calon bupati/wakilbupati serta bupati/wakil walikota mesti orang asli Papua.
“Kami tak korupsi uang rakyat seperti yang dituduhkan pihak- pihak yang bertanggungjawab selama ini,” tandas Magay.
Secara terpisah, pengamat politik Lamadi de Lamato yang selalusetia mengikuti perjuangan Tim Pansus Pemilukada DPRP di Jakartamenegaskan, aksi unjukrasa ini dilakukan untuk meminta perhatianpemerintah pusat agar segera membuka dialog Papua—Jakarta dimana TimPansus Pemilukada DPRP memberikan toleransi kepada pemerintah pusatuntuk mempercepat pelaksanaan Pemilukada dengan mengakomodir SK No14/2009.
Menurutnya, aksi unjukrasa ini terpaksa dilakukanlantaran Depdagri tak memberikan respons, bahkan mengabaikan kehadiranTim Pansus Pemilukada DPRP. “Secara prosedur Depdagri tidak meresponsSK No 14/2009 terpaksa dilakukan di luar prosedural untuk melakukanaksi unjukrasa seperti ini,” kata Lamadi.
Kehadiran hampir seluruhelemen mahasiswa asal Papua Se-Jabotabek, tambah Lamadi, menunjukkankepedulian mahasiswa terhadap persoalan persoalan yang selama initerjadi di Papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar